DEMOKRASI DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

“PEMERINTAHAN DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT DAN UNTUK RAKYAT” (GOVERNMENT FROM THE PEOPLE, BY THE PEOPLE AND FOR THE PEOPLE). “KEKUASAAN TERTINGGI DI TANGAN RAKYAT” (Teori Kedaulatan Rakyat). (Ps. 1 AYAT 2 UUD 1945).

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

SEJALAN DENGAN BERKEMBANGNYA PENGERTIAN & PAHAM SERTA ASAS DEMOKRASI YANG DIANUT OLEH SUATU NEGARA, MAKA PERKEMBANGAN SEKARANG, DEMOKRASI TIDAK HANYA MELIPUTI BIDANG PEMERINTAHAN ATAU POLITIK SAJA, TELAH MELIPUTI JUGA DI BIDANG LAIN,
SEPERTI: BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN PERTAHANAN KEAMANAN.

PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA BERBEDA DENGAN DEMOKRASI YANG DIPRAKTEKKAN DI NEGARA LAIN.

DI INDONESIA BERLAKU DEMOKRASI PANCASILA, PROSEDUR PELAKSANAANNYA BERLAINAN DENGAN DEMOKRASI BARAT YANG LIBERALISTIK.

DALAM PERJALANAN SEJARAH POLITIK NEGARA KESATUAN RI PERNAH MELAKSANAKAN DEMOKRASI PARLEMENTER DAN DEMOKRASI TERPIMPIN.
PELAKSANAAN DEMOKRASI PARLEMENTER TELAH MENGAKIBATKAN KEHIDUPAN POLITIK TIDAK STABIL :

SERING BERGANTINYA KABINET, MISALNYA: DIKENAL KABINET SYARIR I, KABINET SYARIR II, DAN KABINET AMIR SYARIFUDIN. BAHKAN PADA TAHUN 1950-1959 TERJADI TUJUH KALI PERGANTIAN KABINET.

ISI DEMOKRASI PANCASILA

PELAKSANAAN DEMOKRASI HARUS BERDASARKAN ATAS PANCASILA DAN PENJABARAN LEBIH LANJUT TERTUANG DALAM BATANG TUBUH (Pasal-Pasal) UUD 1945,

2. DEMOKRASI, HARUS MENGHARGAI HAM SERTA MENJAMIN HAK-HAK MINORITAS, BAIK BERDASARKAN KELOMPOK ATAU KEKUATAN SOSIAL POLITIK.

DEMOKRASI SEBAGAI MAJORITY RULE HARUS MENGINGAT AKAN MINORITY RIGHTS.