Soal Pendidikan pancasila

Essay

1. Sebutkan pasal berapa di UUD 1945 yang membicarakan tentang pendidikan dan sebutkan undang- undang nomor berapa yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional.

2. Sebutkan nomor ,tanggal,bulan dan tahun berapa UUD di muat dalam berita negara indonesia.

3.sistem pengetahuan ilmiah itu bertingkat- tingkat menurut ir.poedjawijatno dalam bukunya” tahu dan pengetahuan” sebutkan apa saja.

4. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, mengandung pengertian apa saja?jelaskan.

5. Mamfaat pancasila sebagai pandangan hidup, apa saja. Jelaskan.

6.sebutkan sumber hukum berdasarkan TAP MPR No. III/ MPR/2000, apa saja.

7. Jelaskan tentang kekuasaan legislatif,eksekutif, dan yudikatif dan di atur dalam pasal berapa dalam uud 1945?

8.pembukaan UUD 1945 terdiri dari berapa alinea keberapa yang memuat dasar dasar negara?

9.sebutkan apasaja keberhasilan reformasi dan sebutkan tanggal , bulan, dan tahun bangsa indonesia memasuki era reformasi tsb

10. Secara ilmiah proklamasi kemerdekaan dapat mengandung pengertian yang meliputi apa saja, jelakan.

11.hukum dasar dapat di bedakan menjadi 2 , sebutkan apa saja

12. Jelaskan yang di maksud dengan” ubi societas, ibi ius”

13. Sebutkan apa saja isi dari pada dekrit presiden 5 juli 1959

14. Sebutkan isi dari pasal 27 ayat 2 UUD 1945

15. Sebutkan isi dari pasal 28 A UUD 1945

16.MPR melantik presiden dan/ atau wakil presiden dan MPR  dapat menghentikan presiden dan/ atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Hal ini di atur dalam pasal berapa di UUD 1945.

17. Sebutkan dalam pasal berapa di UUD 1945 yang mengatur tentang syarat- syarat menjadi presiden dan/ atau wakil presiden.

18.jelaskan apa yang harus dilakukan apabila dalam pemilihan umum presiden dan /atau wakil presiden tidak mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam PEMILU

19.jelaskan perbedaan tentang isi pasal 7 sebelum di adakan perubahan dan isi pasal 7 yang telah di adakan perubahan.

20.jelaskan syarat & sebab sehingga presiden dan /atau wakil presiden di berhentikan oleh MPR.

Jawab:

1. PASAL 31, dan UU NO. 20 TAHUN 2003 tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

2.UUD DIMUAT DALAM BERITANEGARA INDONESIA TAHUN 1946, (TAHUN II), No.7, TANGGAL 15 PEBRUARI1946.

3.1. Berobyek,2. Bermetode,3. Bersistem,4. Bersifat Universal.

4.hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia ,KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIAMENGANDUNG PENGERTIAN SETIAP ORANG HARUS MENDAPATPERLAKUAN YANG ADIL DALAM SEMUA SEGI KEHIDUPAN.

5.Mamfaat pancasila sebagai pandangan hidup adalah ,MENJADIKAN BANGSA INDONESIA BERDIRI KOKOH &MENGETAHUI DENGAN JELAS KEARAH MANA TUJUAN YANG INGIN DICAPAI. SEBAGAI PEGANGAN & PEDOMAN BAGI PEMECAHAN MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI & SEBAGAI PEDOMAN BANGSAINDONESIA MEMBANGUN DIRINYA.

6.1.UUD REPUBLIK INDONESIA 1945

2.KETETAPAN MPR

3.UU

4.PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (Perpu)

5.PERATURAN PEMERINTAH

6.KEPUTUSAN PRESIDEN

7.PERATURAN DAERAH.

7.MEKANISME & DASAR DARI SETIAP SISTEM PEMERINTAHAN DIATUR DALAM UUD YANG MENETAPKAN BAGAIMANA KEKUASAAN ITU DIBAGI ANTARA BADAN LEGISLATIF, EKSEKUTIF & BADAN YUDIKATIF.

kekuasaan legislatif            –     kekuasaan membentuk UU (pasal 20),

kekuasaan eksekutif           –     kekuasaan mengajukan rancangan UU, menetapkan serta melaksanakan undang-undang (pasal 5)

kekuasaan yudikatif            –     kekuasaan mengadili (pasal 24).

8. Ada 4 alinea dan yang memuat dasar negara adalah alinea ke 4

9.KEBERHASILAN REFORMASI DITANDAI DENGAN TURUNNYA SOEHARTOPADA TANGGAL 21 MEI 1998, YANG DIGANTI OLEH PROF. DR. B.J. HABIBIE SEBAGAI PRESIDEN RI. PEMERINTAHAN INI, MERUPAKAN PEMERINTAHANTRANSISI.

@melakukan amandemen UUD 1945, dengan hasil:

–           SECARA MATERIEAL, PRESIDEN MEMILIKI KEKUASAAN YANG TIDAK             TERBATAS, MELIPUTI KEKUASAAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF & YUDIKATIF,

–           SEMUA LEMBAGA PENGAWAS TERHADAP PEMERINTAH DIBUATSEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA TIDAK BERDAYA,

–           SECARA MATERIAL, JABATAN PRESIDEN TIDAK TERBATAS, AKIBAT ADANYA PASAL-PASAL YANG MULTITAFSIR.

–           LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA YANG LAIN MELAKUKAN POLITIK “yes men” .

@DI KEPEMIMPINAN B.J. HABIBIE, GERAKAN REFORMASI BERGULIR, TERJADI KEMAJUAN DI BIDANG POLITIK, PENINGKATTAN PERAN MASYARAKAT, PENGURANGAN DOMINASI PERAN PEMERINTAH DALAM KEHIDUPAN POLITIK. DISELENGARAKAN SIDANG ISTIMEWA MPR (10-13 Nop.1998), PEMILU MULTI PARTAI TANGGAL 7 JUNI 1999 YANG DIKUTI 48 PARTAI DARI 143 PARTAI POLITIK, NETRALISASI PEGAWAI NEGERI, KEBEBASAN PERS, RATIFIKASI BERBAGAI KONVENSI YANG BERTALIAN DENGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA.

@PADA TGL. 7 JUNI 1999, DIADAKAN PEMILIHAN UMUM & TELAH BERHASIL MEMBENTUK KEMBALI LEMBAGA-LEMBAGA PERWAKILAN & PERMUSYA -WARATAN RAKYAT YANG MENDAPAT DUKUNGAN DAN LEGITIMASI RAKYAT UNTUK PRIODE 1999-2004,

@DAN PADA TAHUN 2004 DILAKSANAKAN PEMILIHAN PRESIDEN YANG DIPILIH SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT.

10.       Secara ilmiah Proklamasi Kemerdekaan dapat mengandung pengertian sbb. :

a.  Dari sudut hukum (secara yuridis), sejak proklamasi

mulai saatnya berlaku tertib hukum nasional.

b.  Secara politis, ideologi proklamasi mengandung arti

bahwa bangsa Indoneia telah terbebas dari penjajahan

asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib

sendiri dalam suatu negara Proklamasi.

11.       HUKUM DASAR DAPAT DIBEDAKAN ATAS DUA, YAITU :

1.   UUD SEBAGAI HUKUM DASAR YANG TERTULIS YANG MENJADI SUMBER DARI PERATURAN-PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN.

2.   UUD BERLAKU JUGA SEBAGAI HUKUM DASAR YANG TIDAK TERTULIS,  IALAH ATURAN-ATURAN YANG TIMBUL DAN TERPELIHARA DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN NEGARA MESKIPUN TIDAK TERTULIS.

12. PENGERTIAN HUKUM TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI MASYARAKAT.CICERO (106-43 SM), MENGATAKAN DI MANA “ADA MASYARAKAT DISITU ADA HUKUM” (ubi societas, ibi ius).

13.DEKRIT 5 Juli 1959 , YANG ISINYA:

1. MEMBUBARKAN KONSTITUANTE,

11. MENETAPKAN BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945, DAN TIDAKBERLAKUNYA UUDS TAHUN 1950.

III. DIBENTUKNYA MPRS DAN DPAS dalam waktu yg sesingkat- singkatnya.

14.isi pasal 27 ayat 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupanyang layak.

15.pasal 28A UUD 1945 , setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

16.pasal 3  ayat 2 dan3 UUD 1945

17. Pasal 6 UUD 1945

18. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden harus sesuai dengan ketentuan UUD PASAL 6A , presiden dan wakil presiden yanng mendapat suara  lebih dari 50persen dari jumlah suara berhak di lantik menjadi presiden dan wakil presiden , dan jika dalam pemilu calon presiden dan wakil presiden yang memenangkan pemilu dan mendapat suara kurang dari 50 persen itu hsrus Melakukan pemilihan ulang sampai adanya calon presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari 50 persen.

19.Pasal 7 sebelum amandemen  hanya berisi satu ayat tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden sedangkan setelah amandemen pasal 7 ditambahkan dari pasal 7A-7C

20.Syarat dan sebab presiden dan wakil presiden di berhentikan oleh MPR di atur dalam UUD 1945 pasal 7A

Presiden dan/atau  wakil presiden dapat di berhentikan dalam masa jabatannya oleh mejelis permusyawaratan rakyat atas usul dewan perwakilan rakyat,baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara , korupsi,penyuapan,tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.